//
you're reading...
Finansial, Infrastruktur, Uncategorized

Jokowi, SBY, dan Infrastruktur

Oleh: M Fajar Marta
Dua putra terbaik Indonesia, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo seperti terlibat perang dingin dalam sepekan terakhir.Meskipun tidak langsung frontal, pernyataan dan tindak tanduk keduanya tampak jelas seperti saling sindir.

Peristiwa yang jadi gunjingan masyarakat itu bermula saat SBY, yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat mengkritik pemerintahan Jokowi yang jor-joran membangun infrastruktur tanpa memperhatikan kondisi fiskal.

Kritik itu disampaikan SBY saat dirinya melakoni rangkaian Tour de Java Partai Demokrat, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016).

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

“Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu,” lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan di tahun mendatang.
(Baca : Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

Tak lama setelah kritik tersebut, Jokowi meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak.

Publik membaca, langkah Jokowi ke Hambalang merupakan balasan atas kritik SBY soal infrastruktur.

Sebab, proyek Hambalang digelar mulai tahun 2010, saat SBY berkuasa. Proyek senilai Rp 1,2 triliun itu akhirnya mangkrak karena menjadi ajang korupsi sejumlah petinggi Partai Demokrat saat itu. KPK pun meminta pemerintahan SBY tidak meneruskan proyek hingga seluruh kasus hukumnya berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Dengan kunjungannya ke Hambalang, Jokowi seolah ingin mengatakan kepada SBY, “Tak perlu mengkritik saya soal infrastruktur karena infrastruktur yang Anda bangun pun mangkrak.”

Pertanyaannya sekarang, mengapa SBY mengkritik Jokowi soal infrastruktur dan mengapa Jokowi seperti tidak diterima dikritik soal infrastruktur.

Jelas infrastruktur menjadi kata kuncinya. Mengapa SBY tidak mengkritik secara umum soal APBN 2016 yang tertekan? Mengapa pula, Jokowi, yang biasanya mudah saja menerima kritik, kali ini ‘agak sensi’ oleh kritikan SBY.

Ya, infrastruktur memang kata kuncinya.

Sebab, infrastrukturlah yang menjadi pembeda paling nyata antara pemerintahan Jokowi dan SBY dalam konteks pembangunan dan pengelolaan APBN.

Ketika mulai memerintah pada akhir 2014, hal pertama yang dicanangkan Jokowi adalah menggenjot infrastruktur.

Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur pun meningkat drastis menjadi Rp 290,3 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 84 triliun dibandingkan APBN 2014, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan SBY.

Selama pemerintahan SBY, anggaran infrastruktur tidak pernah naik setinggi itu.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LG4OLzubLnzZYkAIC-bqlmbTTPWm5l-66UvwATsOcTg/pubchart?oid=1389009409&format=interactive

Alasan Jokowi jelas, jika tidak melakukan terobosan terkait anggaran infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan segitu-segitu saja, tidak bisa lebih tinggi lagi, hanya di kisaran 5 – 6 persen per tahun. Dengan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7 – 8 persen per tahun.

Selama berpuluh-puluh tahun, pembangunan Indonesia memang terhambat oleh minimnya infrastruktur. Jalan sangat kurang, bandara minim, pembangkit listrik tidak memadai, pelabuhan relatif sedikit.

Akibat kurangnya infrastruktur, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah.

Gebrakan yang dilakukan Jokowi tersebut jelas merupakan pukulan bagi 10 tahun pemerintahan SBY.

Sebab, selama 10 tahun memerintah, SBY selalu kesulitan meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan. Alasannya, penerimaan negara terbatas dan sudah habis untuk anggaran rutin, subsidi, dan bayar utang.

Mengapa Jokowi bisa meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan? Bukankah kondisi penerimaan negara, terutama dari pajak tidak berubah?

Ternyata Jokowi mengambil langkah yang amat berani namun penuh perhitungan. Jokowi memangkas dan kemudian mencabut subsidi premium.

Langkah Jokowi tersebut makin mempermalukan SBY karena ternyata Jokowi mudah saja mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk dijadikan anggaran infrastruktur.

Penghapusan subsidi premium yang dilakukan Jokowi hampir tanpa gejolak. Bandingkan dengan masa SBY, yang penuh demo berdarah saat harga BBM dinaikkan pemerintah.

Jadi jelas, sejak awal pemerintahannya, Jokowi ingin menonjolkan pembangunan infrastruktur, sebagai pembeda dengan pemerintahan SBY sekaligus ikon utama dalam pemerintahannya. Jokowi tentu ingin dikenang sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia.

Sebaliknya, bagi SBY, program infrastruktur Jokowi seperti menenggelamkan segala prestasinya. Dengan langkah Jokowi memberikan anggaran yang besar untuk infrastruktur, masyarakat tentu berpikir mengapa SBY tidak melakukannya sejak dulu?  Padahal infrastruktur amat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan sekaligus memberantas kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.

Kesimpulannya, persoalan infrastruktur sudah menjadi bibit polemik antara Jokowi dan SBY sejak akhir 2014.

Meleset dari Target

Waktu kemudian berlalu dan Jokowi berhasil melewati tahun pertamanya, tahun 2015.

Ternyata, program ekonomi Jokowi tidak semulus yang diperkirakan.

Melemahnya perekonomian global yang kemudian berimbas pada Indonesia, penurunan daya beli masyarakat serta kejatuhan harga komoditas membuat perekonomian Indonesia terpuruk.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya 4,71 persen, turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5 persen dan 2013 yang sebesar 5,2 persen.

Rencana pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi pun meleset.

Sebab, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur sesuai target.

Dari target penerimaan pajak  sebesar Rp 1.489,3 yang tercantum dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015, ternyata realisasinya hanya Rp 1.235,8 triliun, atau meleset Rp 253,5 triliun.

Seiring jatuhnya harga migas dan komoditas tambang, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun jatuh dari Rp 390,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 252,4 triliun.

Artinya, meskipun anggaran subsidi menurun, pemerintahan Jokowi hampir tidak mendapatkan manfaat dari kondisi tersebut.

Sebab, sumber dana yang dulu dipakai untuk subsidi dan sekarang dialihkan ke infrastruktur, yakni dari pajak dan PNBP juga anjlok dan tidak bisa diharapkan.

Maka, di tahun pertamanya, tahun 2015, Jokowi bisa dibilang gagal merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai target.

Namun, Jokowi tidak menyerah mengingat infrastruktur merupakan pertaruhan dirinya.

Alih-alih diturunkan mengingat kondisi ekonomi yang tengah lesu, anggaran infrastruktur pada 2016 justru dinaikkan secara lebih ambisius.

Pada APBN 2016, anggaran infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 313,5 triliun. Anggaran tersebut tersebar dalam pos belanja kementerian pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pos pembiayaan.

Kemenkeu/M Fajar Marta Perbandingan Anggaran Infrastruktur Era Jokowi (2015 – 2016) dan SBY (2010 – 2014)

Tak hanya menganggarkan dana besar-besaran, keseriusan Jokowi dalam membangun infrastruktur juga ditunjukkan dengan pengadaan lelang secara dini. Harapannya, pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai pada awal tahun.

Namun, keseriusan Jokowi tampaknya bakal mendapatkan  hambatan lagi.

Pendapatan negara dari pajak dan PNBP lagi-lagi tidak sesuai harapan.

Berdasarkan data kementerian Keuangan, penerimaan pajak dalam dua bulan pertama (Januari Februari) 2016 hanya Rp 122,4 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak pada periode yang sama 2014 dan 2015.

Padahal, target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun, jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v7FGKZpB4JUyE-4m-oHDVMRCGe9TIXu5H5aJ4USe-PY/pubchart?oid=1750744091&format=interactive

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan penerimaan negara tahun ini akan meleset sekitar Rp 290 triliun di bawah target. Alasannya, penerimaan pajak dan PNBP tidak seperti yang diharapkan.
(Baca : Target Meleset Rp 290 Triliun)

Dengan kondisi demikian, target infrastruktur tahun 2016 kembali terancam. Sebab, dana yang tersedia amat minim.

Belakangan, Pemerintah berencana mengambil tiga kebijakan sekaligus untuk menutup pendapatan negara yang diproyeksikan meleset Rp 290 triliun di bawah target.

Kebijakan tersebut ialah pelaksanaan program pengampunan pajak, pemotongan anggaran, dan penambahan utang.

Karena itulah, pemerintah sangat berharap, UU Tax Amnesty dapat disahkan tahun ini sehingga dapat menambah potensi penerimaan pajak sebesar Rp 70 – 100 triliun.

Langkah terakhir untuk menyelamatkan anggaran infrastruktur tentulah dengan menambah utang.

Dalam APBN 2016, total utang untuk menutup defisit dianggarkan sebesar Rp 273,2 triliun. Jika penerimaan meleset, tentu saja utang akan lebih besar dari Rp 273,2 triliun jika pemerintah tetap ingin mempertahankan belanjanya termasuk belanja untuk infrastruktur.

Utang boleh saja ditambah asalkan tidak lebih dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga akhir 2015, total utang pemerintah mencapai Rp 3.089 triliun.

Nah, dalam situasi fiskal yang memusingkan Jokowi inilah kritikan SBY soal anggaran infrastruktur muncul.

Tidak ada yang salah dengan kritikan SBY karena faktanya, kondisi fiskal pemerintah memang sedang tertekan.

Yang menjadi pangkal persoalan adalah mengapa yang disoroti SBY adalah infrastruktur, sesuatu yang menjadi pertaruhan Jokowi.

Mengapa SBY tidak menekankan pemangkasan belanja di sektor lain semisal belanja barang pemerintah.

Apakah SBY masih terpukul dengan gebrakan infrastruktur di awal pemerintahan Jokowi?

Namun, Jokowi juga jangan terlalu “sumbu pendek” dalam persoalan ini. Tentu tidak ada gunanya untuk perang pencitraan dengan SBY.

Lebih penting untuk Jokowi bagaimana mengamankan agar pembangunan infrastruktur tahun 2016 dapat berhasil sesuai target.

Memberi penjelasan mengenai langkah-langkah kebijakan yang akan diambil untuk menyelamatkan kondisi fiskal lebih penting ketimbang menjelaskan proyek Hambalang yang penuh alang-alang.

Sekali lagi, dua putra terbaik bangsa, Jokowi dan SBY sebaiknya saling bersinergi, bukannya saling mempermalukan.

Editor : Wisnubrata

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/22/060000726/Jokowi.SBY.dan.Infrastruktur

About pujonugroho

islam mind

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: